Kebijakan Menteri Susi bikin harga ikan melonjak di Malaysia

MERDEKA.COM. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut kebijakan moratorium izin kapal asing baru yang diberlakukan telah memberikan dampak positif bagi Indonesia. Salah satunya adalah menipisnya pasokan ikan di negara tetangga, seperti Hongkong dan Singapura.

"Saya dengar laporannya seperti itu (pasokan ikan di Singapura dan Hongkong menurun)," ucap Susi usai penandatanganan MOU di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/12).

Dengan berkurangnya pasokan ikan di luar negeri, maka harga ikan akan semakin tinggi."Saya dapat laporannya belum mendetil mereka (negara tetangga) penurunannya pasokan ikannya berapa banyak. Tapi saya dengar harga ikan mulai meninggi di wilayah negara tetangga kita," bebernya.

"Karena dari Malaysia tidak ada pasok, dari beberapa kapal juga tidak lagi memasok," tuturnya.

Dengan begitu, Susi berharap, para negara tetangga langsung membeli ikan di Indonesia. "Jadi bagus. Jadi kan nanti beli langsung dari kita, jadi mahal harganya. Itu yang kita mau," tegasnya.

Selain itu, Susi mengaku banyak mendapat laporan positif dari nelayan yang berada di Medan dan Balikpapan. "Sudah dapat laporan dari Medan, Balikpapan, terima kasih Bu Susi, harga ikan tenggiri murah. Biasanya kita enggak kebeli makan tenggiri karena mahal sekali," ungkapnya.

"Biasanya ikan tenggiri jauh lebih mahal dari mujair. Nah sekarang masyarakat bisa beli," tutupnya.

Sumber: Merdeka.com

Berantas Illegal Fishing jadi Prioritas Menteri yang baru Susi Pudjiastuti

VIVAnews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji akan menuntaskan praktik pencurian ikan atau illegal fishing di beberapa wilayah perairan laut Indonesia. Hal itu kata Susi, akan menjadi program prioritas di awal masa kerjanya sebegai menteri.

Di tahap awal, Susi akan mendata kapal-kapal penangkap ikan, kemudian mendata perusahaan mana saja yang kerap melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Diduga, praktik illegal fishing dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.

"Saya Jumat ingin dapat data kapal ukuran berapa, siapa saja yang punya, dan saya minta data itu transparan diumumkan pada media juga," kata Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa 28 Oktober 2014.

Menurut dia, dengan pengumpulan data itu nantinya kapal-kapal penangkap ikan itu akan diketahui asal-usulnya. Mana yang milik pemerintah dan mana yang milik perusahaan-perusahaan swasta baik lokal maupun asing.

"Perusahaan apa punya berapa yang dikeluarkan. Dari Departemen Kelautan ada berapa. Jadi semua bisa mengawasi," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo kerap melontarkan pernyataan bahwa Indonesia mengalami kerugian Rp300 trilliun per tahun karena illegal fishing di perairan Indonesia.

Untuk mengatasi itu, Jokowi mengatakan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pengawasan intensif melalui drone atau pesawat tanpa awak. (ita)

 

source : VIVAnews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji akan menuntaskan praktik pencurian ikan atau illegal fishing di beberapa wilayah perairan laut Indonesia. Hal itu kata Susi, akan menjadi program prioritas di awal masa kerjanya sebegai menteri.

Di tahap awal, Susi akan mendata kapal-kapal penangkap ikan, kemudian mendata perusahaan mana saja yang kerap melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Diduga, praktik illegal fishing dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.

"Saya Jumat ingin dapat data kapal ukuran berapa, siapa saja yang punya, dan saya minta data itu transparan diumumkan pada media juga," kata Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa 28 Oktober 2014.

Menurut dia, dengan pengumpulan data itu nantinya kapal-kapal penangkap ikan itu akan diketahui asal-usulnya. Mana yang milik pemerintah dan mana yang milik perusahaan-perusahaan swasta baik lokal maupun asing.

"Perusahaan apa punya berapa yang dikeluarkan. Dari Departemen Kelautan ada berapa. Jadi semua bisa mengawasi," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo kerap melontarkan pernyataan bahwa Indonesia mengalami kerugian Rp300 trilliun per tahun karena illegal fishing di perairan Indonesia.

Untuk mengatasi itu, Jokowi mengatakan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pengawasan intensif melalui drone atau pesawat tanpa awak. (ita)

Menteri Kelautan dan Perikanan Pilihan Jokowi! adalah Susi Pudjiastuti

Susi Pudjiastuti lahir di Pangandaran, 15 Januari 1965; umur 49 tahun adalah seorang Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga pengusaha pemilik dan Presdir PT ASI Pudjiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-6 Porter dan 3 Piaggio P180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 180 pilot, dengan 175 di antaranya merupakan pilot asing. Tahun 2012 Susi Air menerima pendapatan Rp300 miliar dan melayani 200 penerbangan perintis.^[1]

 Ayah dan ibunya Susi Pudjiastuti yaitu Haji Ahmad Karlan dan Hajjah Suwuh Lasminah berasal dari Jawa Tengah yang sudah lima generasi lahir dan hidup di Pangandaran. Keluarganya adalah saudagar sapi dan kerbau, yang membawa ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyutnya Haji Ireng dikenal sebagai tuan tanah. Susi hanya memiliki ijazah SMP. Setamat SMP ia sempat melanjutkan pendidikan ke SMA. Namun, di kelas II SMAN Yogyakarta dia berhenti sekolah. Setelah tidak lagi bersekolah, dengan modal Rp750 ribu hasil menjual perhiasan, pada 1983 Susi mengawali profesi sebagai pengepul ikan di Pangandaran. Bisnisnya terus berkembang, dan pada 1996 Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pudjiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster dengan merek “Susi Brand”. Ketika bisnis pengolahan ikannya meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut lobster, ikan, dan hasil laut lain kepada pembeli dalam keadaan masih segar.

Pada 2004, Susi memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp20 miliar menggunakan pinjaman bank. Melalui PT ASI Pudjiastuti Aviation yang ia dirikan kemudian, satu-satunya pesawat yang ia miliki itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang. Call sign yang digunakan Cessna itu adalah Susi Air. Dua hari setelah gempa tektonik dan tsunami Aceh melanda Aceh dan pantai barat Sumatera pada 26 Desember 2004, Cessna Susi adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang berada di daerah terisolasi. Peristiwa itu mengubah arah bisnis Susi. Di saat bisnis perikanan mulai merosot, Susi menyewakan pesawatnya itu yang semula digunakan untuk mengangkut hasil laut untuk misi kemanusiaan. Selama tiga tahun berjalan, maka perusahaan penerbangan ini semakin berkembang hingga memiliki 14 pesawat, ada 4 di Papua, 4 pesawat di Balikpapan, Jawa dan Sumatera. Perusahaannya memiliki 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 9 pesawat Pilatus Porter, 1 pesawat Diamond star dan 1 buah pesawat Diamond Twin star. Sekarang Susi Air memiliki 49 dan mengoperasikan 50 pesawat terbang beragam jenis.

Susi menerima banyak penghargaan antara lain Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004, Young Entrepreneur of the Year dari Ernst and Young Indonesia tahun 2005, serta Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprise Exporter 2005 dari Presiden Republik Indonesia. Tahun 2006, ia menerima Metro TV Award for Economics, Inspiring Woman 2005 dan Eagle Award 2006 dari Metro TV, Indonesia Berprestasi Award dari PT Exelcomindo dan Sofyan Ilyas Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009. Pada tahun 2008, ia mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah pilot Susi Flying School melalui PT ASI Pudjiastuti Flying School. Pada Minggu, 26 Oktober 2014, dalam pengumuman Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK Ibu Susi Pudjiastuti ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

KKP akan berubah nama menjadi Kementerian Maritim

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan mengubah beberapa nama kementerian. Sejauh ini, sudah ada dua nama kementerian yang telah diputuskan diganti namanya.
"Kementerian Pertanian jadi Kementerian Pangan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Maritim," ujar Deputi Tim Transisi, Eko Sandjojo saat diskusi di Gedung Juang, Rabu (17/9/2014).
Terkait kementerian agama, lanjut Eko, masih dipertahankan dan namanya tetap sama.
"Setahu saya tidak diubah," kata Eko.
Sebelumnya, Jokowi mengumumkan ada 34 kementerian di bawah kepemimpinan dirinya bersama Jusuf Kalla. 34 Kementerian itu akan diisi oleh 18 profesional dan 16 profesional partai politik.
Namun, Jokowi masih merahasiakan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinetnya karena masih dalam penggodokan bersama JK.

Source :  http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/17/jokowi-ganti-nama-dua-kementerian

Nelayan Filipina VS Nelayan Sangihe

Tahuna - Praktek illegal fishing di kabupaten kepulauan Sangihe marak. Pelaku illegal fishing yang merupakan nelayan Philipina mengganggu keberadaan nelayan Sangihe.

Untuk itu, nelayan asal Sangihe sudah beberapa kali meminta Pemkab Sangihe, untuk segera menertibkan para nelayan asing itu.

Namun sayangnya keluhan nelayan ini tak kunjung di tindaklanjuti.

Samsudin Lakoro, salah satu nelayan asal Tidore Kecamatan Tahuna Timur mengeluhkan jika mereka kerap diteror nelayan asing itu ketika sedang menangkap ikan di sejumlah ponton yang tersebar di wilayah perairan Sangihe.

"Bayangkan saja, kami sebagai nelayan asli daerah, sering diteror para nelayan asing saat sedang menangkap ikan, dengan melempari batu.

Kami terpaksa mengalah, karena kami tahu persis perahu penangkap ikan yang ditumpangi para nelayan asing ada yang bertuan oknum aparat," ujar Samsudin.

source : http://www.lsmperbatasan.org/nelayan%20filipina%20vs%20sangihe.html

Ikan Napoleon

Dijual Bebas di Pasar Tona Tahuna Sepotong Ikan Napoleon 50 Ribu

Source : http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=57764
Jum'at, 05 Maret 2010 , 09:59:00

SEHARUSNYA DILINDUNGI: Ikan napolen salah satu kekayaan laut Sulut seharusnya dilindungi.
TAHUNA-Penangkapan ikan yang dilindungi jenis Napoleon yang dilindungi pemerintah masih terjadi di perairan laut Sangihe. Aksi illegal ini dibuktikan dengan banyak nelayan yang menangkap ikan tersebut dan marak di jual di Pasar Tona Tahuna.

Walaupun harga ikan ini sangat mahal di luar negeri seperti di Hongkong, namun tidak di Tahuna yang sepotongnya hanya dijual Rp50 ribu. “Kami tak tahu kalau ini ikan Maming (sebutan warga Sangihe untuk ikan Napoleon, red) adalah ikan langkah yang dilindungi hukum. Makanya kami kami selalu menangkapnya serta menjual ke pedagang di pasar,” ujar sejumlah nelayan Sangihe.

Hal ini diaminkan warga setempat Ferry Bawole. “Itulah yang terjadi saat ini. Penangkapan ikan Napoleon banyak dilakukan nelayan yang bermukim di pulau-pulau,” ujar Bawole, yang juga Ketua Lembaga Pengawas Pembanguna dan Pemerintahan Sangihe Talaud (LP3ST) itu.

Hanya saja kata aktifis Sangihe ini, pemkab maupun aparat hukum tak bisa menyalahkan nelayan dan pedagang. Sebab, nelayan yang ada di pulau-pulau tak tahu kalau ikan tersebut dilindungi. “Sosialisasi ke nelayan, kurang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Sangihe,” pungkasnya.(jeg/ras)

Peta Rawan Illegal Fishing di Laut Sangihe

Indonesia menjadi lumbung ikan bagi negara-negara tetangga yang bertindak melangar hukum dengan melakukan pencurian ikan (Illegal Fishing) di utara Indonesia kabupaten kepulauan Sangihe merupakan daerah perbatasan yang sangat rawan akan pencurian ikan. Berikut peta rawan illegal fishing di kabupaten kepualuan Sangihe: