Berantas Illegal Fishing jadi Prioritas Menteri yang baru Susi Pudjiastuti

VIVAnews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji akan menuntaskan praktik pencurian ikan atau illegal fishing di beberapa wilayah perairan laut Indonesia. Hal itu kata Susi, akan menjadi program prioritas di awal masa kerjanya sebegai menteri.

Di tahap awal, Susi akan mendata kapal-kapal penangkap ikan, kemudian mendata perusahaan mana saja yang kerap melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Diduga, praktik illegal fishing dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.

"Saya Jumat ingin dapat data kapal ukuran berapa, siapa saja yang punya, dan saya minta data itu transparan diumumkan pada media juga," kata Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa 28 Oktober 2014.

Menurut dia, dengan pengumpulan data itu nantinya kapal-kapal penangkap ikan itu akan diketahui asal-usulnya. Mana yang milik pemerintah dan mana yang milik perusahaan-perusahaan swasta baik lokal maupun asing.

"Perusahaan apa punya berapa yang dikeluarkan. Dari Departemen Kelautan ada berapa. Jadi semua bisa mengawasi," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo kerap melontarkan pernyataan bahwa Indonesia mengalami kerugian Rp300 trilliun per tahun karena illegal fishing di perairan Indonesia.

Untuk mengatasi itu, Jokowi mengatakan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pengawasan intensif melalui drone atau pesawat tanpa awak. (ita)

 

source : VIVAnews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji akan menuntaskan praktik pencurian ikan atau illegal fishing di beberapa wilayah perairan laut Indonesia. Hal itu kata Susi, akan menjadi program prioritas di awal masa kerjanya sebegai menteri.

Di tahap awal, Susi akan mendata kapal-kapal penangkap ikan, kemudian mendata perusahaan mana saja yang kerap melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Diduga, praktik illegal fishing dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.

"Saya Jumat ingin dapat data kapal ukuran berapa, siapa saja yang punya, dan saya minta data itu transparan diumumkan pada media juga," kata Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa 28 Oktober 2014.

Menurut dia, dengan pengumpulan data itu nantinya kapal-kapal penangkap ikan itu akan diketahui asal-usulnya. Mana yang milik pemerintah dan mana yang milik perusahaan-perusahaan swasta baik lokal maupun asing.

"Perusahaan apa punya berapa yang dikeluarkan. Dari Departemen Kelautan ada berapa. Jadi semua bisa mengawasi," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo kerap melontarkan pernyataan bahwa Indonesia mengalami kerugian Rp300 trilliun per tahun karena illegal fishing di perairan Indonesia.

Untuk mengatasi itu, Jokowi mengatakan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pengawasan intensif melalui drone atau pesawat tanpa awak. (ita)